Kamis, 16 Juni 2016

Mengenal ISO Pada Keamanan Data

Pendahuluan

Pada sub-bab ini akan dilampirkan sebuah artikel dari situs www.pcplus.com tentang gagasan dan pertimbangan pada penerapan e-Government pada Negara Indonesia. Selengkapnya adalah sebagai berikut.

Jakarta, PCplus Pada tahun 2025 Indonesia diharapkan menjadi bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta memiliki kemampuan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang mumpuni, termasuk adopsi teknologi menyeluruh di sektor pemerintahan (e-Government).


Tony Seno Hartono, National Technology Officer, Microsoft Indonesia menjelaskan bahwa TIK diterapkan melalui sistem yang disebut e-Government, yang sebenarnya bukan merupakan suatu proyek pemerintah semata, melainkan merupakan suatu landasan TIK untuk menyelenggarakn pemerintahan yang bersih, sigap, dan tanggap terhadap masukan dari masyrakat.

Di Indonesia sendiri e-Government didorong melalui Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2001 tentang Telematika, yang menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menggunakan TIK untuk mendukung tata kelola dan tata laksana yang baik.

“E-Government memanfaatkan teknologi web, internet, dan intranet secara intensif. Namun sayangnya penerapan TIK di e-Government di Indonesia mengalami banyak kendala, misalnya yang paling utama adalah masalah keamanan informasi yang masih kurang memadai,” jelas Tony Seno.

Pemerintah Indonesia saat ini sudah memiliki peraturan yang mengatur tentang keamanan informasi, yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang keamanan, kerahasiaan, dan aspek kedaulatan informasi dan transasi elektronik dalam pemerintahan.

Undang-undang Keamanan Informasi Publik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dibarengi dengan inisiatif e-Government di Indonesia, merupakan motor penggerak bagi pemerintah untuk mulai membuka diri, membuat website yang isinya diperkaya dengan informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat.

“Menurut catatan zone-h.org, di awal tahun 2013 saja sudah ada 665.000 situs yang diretas. Puncaknya terjadi di tahun 2011 lebih dari 1,6 juta situs telah diretas. Bahkan situs Kementrian Kominfo dan situs Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) pun tidak dapat luput dari kejahatan ini,” jelas Winston Tommy Watuliu (Former Head of Cyber Crime Section, Criminal Investigation Division, Indonesia National Police – Bareskrim Mabes Polri). Winston sendiri sekarang menjabat sebagai Team Leader Cyber Crime Investigation Course Akademi Kepolisian Semarang.

Sementara itu, Bambang Heru Tjahjono, Direktur Keamanan Informasi, Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menjelaskan bahwa Direktoratnya mengeluarkan Indeks Keamanan Informasi atau disingkat indeks KAMI sebagai alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi nasional di instansi pemerintah.

“Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan kemanan informasi dengan ruag lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan dalam sistem manajemen keamanan informasi berbasis SNI-ISO/IEC 270001:2009,” ungkap Bambang Heru.

Transformasi dan kemanan informasi pemerintah Indonesia adalah bagian penting dalam memperkuat daya saing. Indonesia memiliki kesempatan dalam penguatan industry kreatif, perdagangan dan sektor-sektor ekonomi lainnnya di mana kekuatan anak muda Indonesia tidak dapat dikesampingkan. Dengan transformasi dan keamanan informasi, kesempatan yang ada dapat terealisasikan dengan baik.

Penerapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting bagi upaya peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance). Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan mengingat kinerja tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu objek utama tata kelola TIK mengalami masalah keamanan informasi yang menyangkut kerahasiaan (confidentiality), keutuhan (integrity) dan ketersediaan (availability).

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi, sejak tahun 2008 Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) kepada instansi penyelenggara pelayanan publik, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Jika sosialisasi berisi tentang definisi, pengertian, kontrol-kontrol, persyaratan dokumentasi keamanan informasi dan contoh-contoh tindakan untuk mengamankan informasi, maka bimtek menjelaskan metode atau cara melakukan penilaian mandiri (self assessment) terhadap status keamanan informasi suatu instansi penyelenggara pelayanan publik dengan menggunakan alat bantu indeks KAMI yang telah disusun Direktorat Keamanan Informasi - Kementerian Kominfo.

Dari hasil sosialisasi dan bimtek keamanan informasi tersebut, diketahui bahwa mayoritas instansi peserta belum memiliki atau sedang menyusun kerangka kerja keamanan informasi yang memenuhi standar SNI ISO/IEC 27001. Beberapa instansi yang telah memiliki dokumentasi sistem manajemen keamanan informasi juga belum mengetahui apakah kerangka kerja yang mereka bangun telah memenuhi persyaratan standar SNI ISO/IEC 27001 karena belum menjalani audit secara independen. Meskipun telah mengikuti sosialisasi dan bimtek, mayoritas peserta masih memerlukan pendampingan lanjutan baik untuk penyusunan dokumentasi SMKI maupun dalam metode penerapannya. Mayoritas peserta juga berharap agar dokumentasi SMKI dijelaskan lebih rinci baik struktur maupun cakupan kandungannya sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang sistem dokumentasi yang memenuhi standar SNI ISO/IEC 27001.

Tujuan

Tujuan disusunnya makalah ini adalah untuk menjelaskan mengenai aturan dalam membangun suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan pengembangannya
Ruang Lingkup Penerapan

Area Penggunaan Panduan ini direkomendasikan untuk diterapkan di lingkungan penyelenggaran pelayanan publik yang meliputi:
  1. Instansi pemerintah pusat dan daerah
  2. BUMN
  3. BUMD
  4. Penyelenggara pelayanan publik lainnya

Area Evaluasi Kondisi keamanan yang akan dievaluasi meliputi 5 (lima) area berikut:
  1. Tata Kelola Keamanan Informasi
  2. Manajemen Risiko Keamanan Informasi
  3. Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi
  4. Pengelolaan Aset Informasi
  5. Teknologi Keamanan Informasi

Lima area evaluasi ini merupakan rangkuman kontrol-kontrol keamanan sebagaimana dijelaskan dalam ISO/ISO 27001:2005 dengan mempertimbangkan karakteristik kondisi penerapan sistem manajemen keamanan informasi, khususnya instansi/lembaga penyelenggara pelayanan publik di Indonesia. Area evaluasi ini akan terus disempurnakan sesuai peningkatan kepedulian dan kematangan penerapan tata kelola keamanan informasi di lingkungan penyelenggara pelayanan publik. Penjelasan lebih lanjut tentang sub-bab 3.2 ini dicantumkan di Lampiran tentang Indeks KAMI.

Standar Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Sejak tahun 2005, Organisasi Internasional untuk Standarisasi telah mengembangkan sejumlah standar tentangInformation Security Management Systems (ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) baik dalam bentuk persyaratan maupun panduan. Standar SMKI ini dikelompokkan sebagai keluarga atau seri ISO 27000 yang terdiri dari :
  • ISO/IEC 27000:2009 – ISMS Overview and Vocabulary
  • ISO/IEC 27001:2005 – ISMS Requirements
  • ISO/IEC 27002:2005– Code of Practice for ISMS
  • ISO/IEC 27003:2010 – ISMS Implementation Guidance
  • ISO/IEC 27004:2009 – ISMS Measurements
  • ISO/IEC 27005:2008 – Information Security Risk Management
  • ISO/IEC 27006: 2007 – ISMS Certification Body Requirements
  • ISO/IEC 27007 – Guidelines for ISMS Auditing

Dokumentasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Struktur dokumentasi SMKI pada umumnya adalah sebagaimana piramida yang mencakup beberapa tingkatan, semakin keatas semakin mengerucut, dalam artian bahwa semakin tinggi tingkatan dokumentasi semakin lebih sedikit karena keumuman cakupannya.
T
ingkat I : Meliputi kebijakan dan standar dari suatu organisasi yang bersifat strategis dan berisi komitmen yang dituangkan untuk pengembangan, penerapan dan peningkatan

Tingakt II : Meliputi prosedur dan panduan yang dikembangkan secara internal oleh instansi/lembaga penyelenggara pelayanan publik dan memuat cara menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan serta menjelaskan penanggung jawab kegiatan.

Tingakt III : meliputi petunjuk teknis, instruksi kerja dan formulir yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan prosedur tertentu sampai ke tingkatan teknis.

Tahapan Penerapan SMKI

Berikut ini adalah standar tahapan pada penerapan SMKI atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada suatu organisasi adalah dibagai dalam 12 tahap
  1. Persetujuan pimpinan
  2. Menetapkan organisasi, peran dan tanggung jawab
  3. Mendefinisikan ruang lingkup
  4. Melakukan gap analisis
  5. Melakukan pengkajian dan perencanaan pengendalian resiko
  6. Menetapkan kontrol dan sasaran kontrol
  7. Menetapkan kebijakan dan prosedur
  8. Sosialisasi dan pelatihan
  9. Menerapkan kebijakan dan prosedur
  10. Mengukur efektifitas kontrol
  11. Melakukan audit internal
  12. Melakukan evaluasi dan peninjauan ulang

Referensi


Tidak ada komentar:

Posting Komentar