Pendahuluan
Pada
sub-bab ini akan dilampirkan sebuah artikel dari situs www.pcplus.com
tentang gagasan dan pertimbangan pada penerapan e-Government pada
Negara Indonesia. Selengkapnya adalah sebagai berikut.
Jakarta,
PCplus
Pada tahun 2025 Indonesia diharapkan menjadi bangsa yang mandiri,
maju, adil dan makmur serta memiliki kemampuan TIK (Teknologi
Informasi dan Komunikasi) yang mumpuni, termasuk adopsi teknologi
menyeluruh di sektor pemerintahan (e-Government).
Tony
Seno Hartono, National Technology Officer, Microsoft Indonesia
menjelaskan bahwa TIK diterapkan melalui sistem yang disebut
e-Government, yang sebenarnya bukan merupakan suatu proyek pemerintah
semata, melainkan merupakan suatu landasan TIK untuk menyelenggarakn
pemerintahan yang bersih, sigap, dan tanggap terhadap masukan dari
masyrakat.
Di
Indonesia sendiri e-Government didorong melalui Instruksi Presiden
nomor 6 tahun 2001 tentang Telematika, yang menyatakan bahwa
pemerintah Indonesia telah menggunakan TIK untuk mendukung tata
kelola dan tata laksana yang baik.
“E-Government
memanfaatkan teknologi web, internet, dan intranet secara intensif.
Namun sayangnya penerapan TIK di e-Government di Indonesia mengalami
banyak kendala, misalnya yang paling utama adalah masalah keamanan
informasi yang masih kurang memadai,” jelas Tony Seno.
Pemerintah
Indonesia saat ini sudah memiliki peraturan yang mengatur tentang
keamanan informasi, yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) yang mengatur tentang keamanan, kerahasiaan, dan
aspek kedaulatan informasi dan transasi elektronik dalam
pemerintahan.
Undang-undang
Keamanan Informasi Publik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi
Elektronik, yang dibarengi dengan inisiatif e-Government di
Indonesia, merupakan motor penggerak bagi pemerintah untuk mulai
membuka diri, membuat website yang isinya diperkaya dengan
informasi-informasi yang berguna bagi masyarakat.
“Menurut
catatan zone-h.org, di awal tahun 2013 saja sudah ada 665.000 situs
yang diretas. Puncaknya terjadi di tahun 2011 lebih dari 1,6 juta
situs telah diretas. Bahkan situs Kementrian Kominfo dan situs
Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat (TNI AD) pun tidak dapat luput dari kejahatan ini,”
jelas Winston Tommy Watuliu (Former Head of Cyber Crime Section,
Criminal Investigation Division, Indonesia National Police –
Bareskrim Mabes Polri). Winston sendiri sekarang menjabat sebagai
Team Leader Cyber Crime Investigation Course Akademi Kepolisian
Semarang.
Sementara
itu, Bambang Heru Tjahjono, Direktur Keamanan Informasi, Kementrian
Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menjelaskan bahwa
Direktoratnya mengeluarkan Indeks Keamanan Informasi atau disingkat
indeks KAMI sebagai alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan
pengamanan informasi nasional di instansi pemerintah.
“Evaluasi
dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan
kemanan informasi dengan ruag lingkup pembahasan yang juga memenuhi
semua aspek keamanan yang didefinisikan dalam sistem manajemen
keamanan informasi berbasis SNI-ISO/IEC 270001:2009,” ungkap
Bambang Heru.
Transformasi
dan kemanan informasi pemerintah Indonesia adalah bagian penting
dalam memperkuat daya saing. Indonesia memiliki kesempatan dalam
penguatan industry kreatif, perdagangan dan sektor-sektor ekonomi
lainnnya di mana kekuatan anak muda Indonesia tidak dapat
dikesampingkan. Dengan transformasi dan keamanan informasi,
kesempatan yang ada dapat terealisasikan dengan baik.
Penerapan
tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini sudah
menjadi kebutuhan dan tuntutan di setiap instansi penyelenggara
pelayanan publik mengingat peran TIK yang semakin penting bagi upaya
peningkatan kualitas layanan sebagai salah satu realisasi dari tata
kelola pemerintahan yang baik (Good
Corporate Governance).
Dalam penyelenggaraan tata kelola TIK, faktor keamanan informasi
merupakan aspek yang sangat penting diperhatikan mengingat kinerja
tata kelola TIK akan terganggu jika informasi sebagai salah satu
objek utama tata kelola TIK mengalami masalah keamanan informasi yang
menyangkut kerahasiaan (confidentiality),
keutuhan (integrity)
dan ketersediaan (availability).
Untuk
meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi, sejak
tahun 2008 Kementerian Kominfo telah menyelenggarakan sosialisasi dan
bimbingan teknis (bimtek) kepada instansi penyelenggara pelayanan
publik, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah. Jika
sosialisasi berisi tentang definisi, pengertian, kontrol-kontrol,
persyaratan dokumentasi keamanan informasi dan contoh-contoh tindakan
untuk mengamankan informasi, maka bimtek menjelaskan metode atau cara
melakukan penilaian mandiri (self assessment) terhadap status
keamanan informasi suatu instansi penyelenggara pelayanan publik
dengan menggunakan alat bantu indeks KAMI yang telah disusun
Direktorat Keamanan Informasi - Kementerian Kominfo.
Dari
hasil sosialisasi dan bimtek keamanan informasi tersebut, diketahui
bahwa mayoritas instansi peserta belum memiliki atau sedang menyusun
kerangka kerja keamanan informasi yang memenuhi standar SNI ISO/IEC
27001. Beberapa instansi yang telah memiliki dokumentasi sistem
manajemen keamanan informasi juga belum mengetahui apakah kerangka
kerja yang mereka bangun telah memenuhi persyaratan standar SNI
ISO/IEC 27001 karena belum menjalani audit secara independen.
Meskipun telah mengikuti sosialisasi dan bimtek, mayoritas peserta
masih memerlukan pendampingan lanjutan baik untuk penyusunan
dokumentasi SMKI maupun dalam metode penerapannya. Mayoritas peserta
juga berharap agar dokumentasi SMKI dijelaskan lebih rinci baik
struktur maupun cakupan kandungannya sehingga diperoleh pemahaman
yang lebih komprehensif tentang sistem dokumentasi yang memenuhi
standar SNI ISO/IEC 27001.
Tujuan
Tujuan
disusunnya makalah ini adalah untuk menjelaskan mengenai aturan dalam
membangun suatu sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dan
pengembangannya
Ruang
Lingkup Penerapan
Area
Penggunaan Panduan ini direkomendasikan untuk diterapkan di
lingkungan penyelenggaran pelayanan publik yang meliputi:
-
Instansi pemerintah pusat dan daerah
-
BUMN
-
BUMD
-
Penyelenggara pelayanan publik lainnya
Area
Evaluasi Kondisi keamanan yang akan dievaluasi meliputi 5 (lima) area
berikut:
-
Tata Kelola Keamanan Informasi
-
Manajemen Risiko Keamanan Informasi
-
Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi
-
Pengelolaan Aset Informasi
-
Teknologi Keamanan Informasi
Lima
area evaluasi ini merupakan rangkuman kontrol-kontrol keamanan
sebagaimana dijelaskan dalam ISO/ISO 27001:2005 dengan
mempertimbangkan karakteristik kondisi penerapan sistem manajemen
keamanan informasi, khususnya instansi/lembaga penyelenggara
pelayanan publik di Indonesia. Area evaluasi ini akan terus
disempurnakan sesuai peningkatan kepedulian dan kematangan penerapan
tata kelola keamanan informasi di lingkungan penyelenggara pelayanan
publik. Penjelasan lebih lanjut tentang sub-bab 3.2 ini dicantumkan
di Lampiran tentang Indeks KAMI.
Standar
Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Sejak
tahun 2005, Organisasi Internasional untuk Standarisasi telah
mengembangkan sejumlah standar tentangInformation Security Management
Systems (ISMS) atau Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) baik
dalam bentuk persyaratan maupun panduan. Standar SMKI ini
dikelompokkan sebagai keluarga atau seri ISO 27000 yang terdiri dari
:
-
ISO/IEC 27000:2009 – ISMS Overview and Vocabulary
-
ISO/IEC 27001:2005 – ISMS Requirements
-
ISO/IEC 27002:2005– Code of Practice for ISMS
-
ISO/IEC 27003:2010 – ISMS Implementation Guidance
-
ISO/IEC 27004:2009 – ISMS Measurements
-
ISO/IEC 27005:2008 – Information Security Risk Management
-
ISO/IEC 27006: 2007 – ISMS Certification Body Requirements
-
ISO/IEC 27007 – Guidelines for ISMS Auditing
Dokumentasi
Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Struktur
dokumentasi SMKI pada umumnya adalah sebagaimana piramida yang
mencakup beberapa tingkatan, semakin keatas semakin mengerucut, dalam
artian bahwa semakin tinggi tingkatan dokumentasi semakin lebih
sedikit karena keumuman cakupannya.
T
ingkat I : Meliputi kebijakan dan standar dari suatu organisasi yang bersifat strategis dan berisi komitmen yang dituangkan untuk pengembangan, penerapan dan peningkatan
ingkat I : Meliputi kebijakan dan standar dari suatu organisasi yang bersifat strategis dan berisi komitmen yang dituangkan untuk pengembangan, penerapan dan peningkatan
Tingakt
II : Meliputi prosedur dan panduan yang dikembangkan secara internal
oleh instansi/lembaga penyelenggara pelayanan publik dan memuat cara
menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan serta menjelaskan
penanggung jawab kegiatan.
Tingakt
III : meliputi
petunjuk teknis, instruksi kerja dan formulir yang digunakan untuk
mendukung pelaksanaan prosedur tertentu sampai ke tingkatan teknis.
Tahapan
Penerapan SMKI
Berikut
ini adalah standar tahapan pada penerapan SMKI atau Sistem Manajemen
Keamanan Informasi pada suatu organisasi adalah dibagai dalam 12
tahap
-
Persetujuan pimpinan
-
Menetapkan organisasi, peran dan tanggung jawab
-
Mendefinisikan ruang lingkup
-
Melakukan gap analisis
-
Melakukan pengkajian dan perencanaan pengendalian resiko
-
Menetapkan kontrol dan sasaran kontrol
-
Menetapkan kebijakan dan prosedur
-
Sosialisasi dan pelatihan
-
Menerapkan kebijakan dan prosedur
-
Mengukur efektifitas kontrol
-
Melakukan audit internal
-
Melakukan evaluasi dan peninjauan ulang
Referensi
-
Panduan Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Layanan Publik, Tim Direktorat Kemanan Informasi Kementrian Komunikasi dan Informasi RI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar